May Hastuti Lubis

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Selain Kita Perlu Paham Tentang Pendapatan Nasional Harus Paham Juga APBD Ekonomi Saat SMA

Screenshot_8.png

Kalau kalian simak lebih jauh kedalam lagi, ada banyak sekali pengertian yang pelu kalian tahu seputar APBD ekonomi. Hal ini dikarenakan ada kaitanya dengan apa yang di capai kedepan untuk mencapai masa depan lebih baik. Ini adalah suatu mata pelajaran yang amat sulit dipahami sewaktu sma,  namun kalian tak perlu risau sebab kamu akan membahasnya dalam bentuk ulasan seperti dibawah ini:

  • Penjelasan Seputar APBD

APBD atau yang berkepanjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatau bentuk pengelolaan keuangan daerah yang kemudian ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh anggota DPRD.

Tahun anggaran APBD ini biasanya meliputi masa satu tahun, sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. APBD juga terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penyusunan APBD ini juga akan menjadi bukti dari terlaksananya kegiatan desentralisasi keuangan daerah, yakni suatu kemandirian pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Biasanya masalah ekonomi bisa dijadikan hal-hal mendasar untuk kita bisa membuat meme ataupun pantun kocak, kami membahas tentang contoh pantun yang mungkin bisa membantu anda.

  • Fungsi Utama Dari APBD

Dalam hal ini APBD menyandang fungsi yang sama seperti APBN yaitu sebagai alokasi dana, stabilisasi dan juga distribusi keperluan. Suatu alokasi untuk membayar pengeluaran pemerintah daerah pada segala bidang sesuai dengan kebutuhannya. Selai itu distribusi untuk menyalurkan dana bagi masyarakat dalam bentuk subsidi, premi, atau dana pensiun, serta stabilisasi untuk memenuhi kebijakan fiskal lainnya.

Namun dalam hal ini fungsi stabilitas serta distribusi lebih efektif kalau juga telah dilaksanakan pemerintah pusat dalam APBN, sedangkan pemerintah daerah biasanya juga akan lebih efektif melaksanakan fungsi alokasi sebab pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat yang ada.

Selain dari tiga fungsi tersebut, APBD juga berfungsi sekali sebagai otorisasi pedoman untuk melakukan suatu pendapatan serta belanja daerah pada tahun berjalan. Dan juga perencanaan sebagai pedoman guna melakukan rencana kegiatan pada tahun berjalan, serta pengawasan sebagai pedoman guna adanya menilai kinerja pemerintah daerah.

  • Penjelasan Dari Prosedur Penyusunan APBD

Sama halnya dengan  APBN, APBD pun juga punya prosedur penyusunan yang akan ada penyampaian pada KUA atau Kebijakan Umum Anggaran. Selain itu APBD bersamaan dengan rencana kerja pemerintah daerah setempat. Lalu, pemerintah daerah juga akan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta penjelasan serta dokumen pendukung pada DPRD yang nantinya akan dibahas lalu disetujui.

Setelah itu, akan ada yang namanya pengesahan oleh menteri dalam negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten atau kota terhadap rancangan peraturan kepala daerah yang dikerjakan maksimal 15 hari kerja pasca rancangan diterima. Sebelum APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah atau gubernur, paling lambat 3 hari kerja telah wajib disampaikan pada mendagri guna adanya evaluasi.

Dan akhirnya mendagri akan memberikan hasil evaluasi itu maksimal 15 hari pasca rancangan telah diterima. Bila Mendagri tidak memberikan hasil evaluasinya dalam waktu 15 hari tersebut, maka gubernur bisa langsung menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD. Kalau bertolakbelakang dengan kepentingan umum serta peraturan lebih tinggi.

Maka gubernur serta DPRD bisa juga menyempurnakan rancangan paling lambat 7 hari sejak hasil evaluasi telah diterima. Namun  kalau hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti lagi, mendagri akan segera membatalkan sekaligus menyatakan berlakunya pagu atau acuan APBD tahun sebelumnya. Nah, kalau APBD telah dipastikan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dijalankan lebih lanjut dengan keputusan gubernur atau bupati atau walikota.

Add A Comment

© 2008 May Hastuti Lubis